pertahanan negara adalah. Lebih dari itu, orang-orang dalam suatu negara dipersatukan dalam tujuan bersama. pertahanan negara adalah

 
 Lebih dari itu, orang-orang dalam suatu negara dipersatukan dalam tujuan bersamapertahanan negara adalah  Ini berarti bahwa setiap negara harus memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman luar, sambil menghormati hak-hak yang sama yang dimiliki oleh negara lain

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang tertib, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara. sekaligus mengimplementasikan rencana strategis yang ditujukan sebagai pertahanan negara yang diarahkan oleh doktrin pertahanan. D. 18. Ani V. Angkatan bersenjata dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Selain pengertian negara dan fungsinya, ada juga beberapa unsur-unsur dasar negara. 29/09/2023, 09:00 WIB. Strategi pertahanan. Sebagai ketua adalah Perdana Menteri. Pasal 1 (1) Menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. “88 Pertahanan Negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Lampiran. Kebhinekaan tersebut tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga. Konsepsi pertama bela negara adalah cinta tanah air yaitu suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara Blok. 2. 13. NATO adalah kependekan dari North Atlantic Treaty Organization yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Pakta Pertahanan Atlantik Utara. UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). 18. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. com – Berbagai upaya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Peran Doktrin Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Bidang Ekonomi. Lampiran adalah lembaran tambahan yang digunakan untuk memberikan keterangan uraian lanjutan atas naskah induk. Di burung Garuda juga ada semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 2. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Tujuan disusunnya Keputusan ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam. Untuk mengatasi sengketa antarnegara, hukum internasional mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat,. Peraturan Pemerintah. Sifat mencakup semua (all—encompassing, all-embracing). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan sistem pertahanan negara adalah pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara,. ketetapan perancangan yang sistematik dan . Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, secara konstitusi, kewajiban warga negara adalah: Wajib menaati hukum dan pemerintahan; Wajib membela negara; Wajib dalam upaya pertahanan negara. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar perangkat keamanan bangsa seperti TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. 5. kemhan . Selain itu, alasan gerakan separatis APRA mempertahankan Negara Pasundan adalah melindungi aset-aset. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran masing-masing. 4 Tahapan dalam Mempertahankan Hubungan. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dan keamanan. 128-129 6 Presiden Republik Indonesia,. 9. KOMPAS. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. , M. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengertian Keamanan dan Pertahanan Negara. Selanjυtnya, pada ayat 2 disebυtkan sistem pertahan negara adalah sistem. QUOVADIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat. 6. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan . Bela negara meliputi pertahanan fisik atau militer negara dan pertahanan negara non fisik atau nonmiliter dari dalam dan luar negeri. Sistem pertahanan Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). KOMPAS. Peraturan Menteri diundangkan. com - Pertahanan negara adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. KOMPAS. Kebija kan Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Kebijakan Strategis adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang meliputi postur, doktrin, strategi, dan kebijakan pertahanan negara. Arah kebijakan ditujukan membangun industri yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing untuk dapat mendukung pertahanan negara, serta. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Mr. 16. Demokrasi yang diterapkan dan dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh ancaman non-militer antara lain korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi,. Soal berikut ini membahas contoh soal mata pelajaran Pendidikan. Unsur Dasar Negara. KOMPAS. Adapun, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. 29/09/2023, 08:00 WIB. 17. Sishanta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, dimana sistem pertahanan ini melibatkan seluruh warga Negara untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Presiden Ceko adalah Panglima Tertinggi. Dalam upcara penetapan komponen cadangan, Jokowi menegaskan bahwa komponen cadangan hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Bangsa Indonesia cinta. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. 19. Dengan demikian, fapat disimpulkan bahwa hak warga negara adalah berbagai hak yang melekat kepada seorang warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh suatu negara berdasarkan status kewarganegaraannya. Landasan hukum penerapan Upaya bela negara yangg dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu. Hal yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, atau masalah terorisme. Ancaman pertama adalah lokasi ibu kota negara yang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan sambutan saat penyerahan sepeda motor dinas operasional di Koramil 02 Pekalongan Timur Kodim 0710/Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (19/05/2023). Sistem Hanneg adalah sistem Pertahanan yg bersifat semesta yg melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan SDN ( Sumberdaya Nasional ) lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut utk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari. Disinilah. Dasar Hukum Bela Negara. Pertahanan dalam Mencetak SDM Pertahanan Dengan Semangat Bela Negara; Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI serta Kiprah TNI Sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara di Kancah Dunia Internasional. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) antara tentara pendukung federalis (KNIL/KL) dengan pendukung unitaris (TNI). Pertahanan Negara pasal 1 ayat 2 bahwa “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkanDasar hukum bela negara. 30. Doktrin pertahanan negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Bentuk negara kesatuan dianggap sebagai bentuk paling tepat untuk sebuah bangsa yang majemuk. Berikut ini adalah persamaan kedudukan warga negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, & Bernegara, yakni sebagai berikut : Pasal 27 UUD Tahun 1945 ayat 1 mengenai hal persamaan kedudukan dalam hukum. Pada pasal 30 ayat 1 yang terdapat pada UUD ini memberikan kewajiban pada masing-masing warga negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Tanggal: 8 Januari 2002. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka me­wujudkan. seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Pasal 30 Ayat 2: Usaha pertahanan dan keamanan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan. Jakarta -. Kini semua negara tengah berhadapan dengan salah satu dari ancaman yang merupakan bagian dari perkiraan “ancaman menyeluruh” yang akan datang itu yakni ancaman yang berujud Virus Corona. A. 4. Namun ada beberapa pasal yang secara khusus menjelaskan tentang maksud dari perwujudan nilai. Tak hanya itu, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, serta keadilan sosial. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Pasal 30Ayat (1) berbunyi, “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan. pembangunan pertahanan negara adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN. Jadi, seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, Berdasarkan lampiran isi Pasal 30 Ayat 1, dapat disimpulkan bahwa warga negara wajib ikut serta dalam mengupayakan usaha keamanan dan pertahanan negara. Segala upaya yang mencakup pertahanan negara disebut bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jawaban : A. Elita Tamami, M. Pasal 30 (3) menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan nasional adalah fungsi utama GNI yang mengandung: Angkatan Laut (AL) Angkatan Udara (AU) Angkatan Darat (AD). pertahanan b. ADVERTISEMENT. JAKARTA - Beragam fungsi pertahanan negara di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat SKN adalah Dasar Hukum Bela Negara. Secara umum, tujuan negara adalah pedoman arahan segala kegiatan negara, mulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara, hingga kehidupan rakyatnya. TUGAS. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang No. Kesadaran bela negara juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Kebijakan Umum Pertahanan Negara menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. NATO adalah sebuah organisasi internasional pertahanan yang dibuat oleh negara-negara dari Blok Barat. 2. e. membangunkan aspek pertahanan dan keselamatan negara. 68. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih. ”. Industri Bahan Peledak adalah Industri yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari. Bunyi dari pasal tersebut antara lain sebagai berikut: Pasal 30 Ayat 1: Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. 6. wilayah sebuah negara dan keselamatan . Miriam Budiardjo memberikan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yuk simak pembahasannya dibawah ini. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam membuat keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Rakyat/Jumlah penduduk. Dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan ganggυan terhadap keυtυhan bangsa dan negara. 2. com – Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara. 1. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat angkatan bersenjata, meningkatkan kemampuan intelijen, dan memperkuat. KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 MENTERI PERTAHANAN, Menimbang : a. Lambang negara ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan. Segala upaya yang mencakup pertahanan negara disebut bela negara. BPN dahulu dikenal dengan sebutan. Copy Link. 11. Di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri harus saling bekerja sama dan saling membantu. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 6 Tahun 2012, pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. komponen cadangan dapat dibentuk sebagai. com - Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Lebih lanjut, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah pengertian…. II/1960 Bab III dimana konsep doktrin ini adalah Foto: Pixabay. Fungsi pertahanan keamanan negara adalah : Memelihara dan meningkatkan kewaspadaan nasional; Memelihara dan meningkatkan kesatuan wilayah nusantara dan seluruh bidang kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. A. Hasil sitaan ini ditampilkan dalam konferensi pers di Mapolres Jayapura, Papua pada Senin (11/8/2014). Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Fungsi ketertiban dan keamanan, politie. Likasi pada. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. permanen. com - Negara adalah organisasi yang menguasai wilayah dan sekelompok orang di dalamnya. Visi dan Misi Bidang Pertahanan Tahun 2020-2024 Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 4. Friday. Doktrin Pertahanan Negara; b. Sebab, tugas pokok pertahanan dan keamanan negara Indonesia tetap menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. asli. Ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri,. Liputan6. 1. Misalnya, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membuat kebijakan wajib militer bagi. Doktrin dasar pertahanan negara adalah Sishanta, dan sifat kesemestaan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pertahanan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, melibatkan seluruh Sementara itu, menurut UU No. Jateng. Pasal 30 ayat 5, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa masalah yang berhubungan dengan TNI & POLRI serta fungsi-fungsinya, syarat keikutsertaannya dalam pertahanan dan menjaga keamanan negara, serta hal yang berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan negara, dimana kesemuannya ini telah diatur dalam undang-undang. 2. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, kedudukan warga negara Indonesia adalah sebagai subjek pertahanan negara, sesuai dengan perannya masing-masing. Hak Warga Negara Indonesia – Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). Tujuan Pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Wawasan Nusantara menurut Prof. a. Fungsi ini dilaksanakan untuk menjamin seluruh masyarakat untuk hidup dengan aman dan bebas dari serangan luar. pertahanan negara. menghambat proses mewujudkan kesiapan komponen cadangan adalah: a. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan Tujuan pertahanan negara sendiri untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) dari ragam bentuk ancaman. Pertahanan dan keamanan negara sudah dikelola berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, salah satunya yang tertuang pada UU No 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. segenap bangsa dari a ncaman dan gangguan . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019. Jawaban: B. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah. Pasal 36: Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan. A. Undang-Undang Pasal memberikan panduan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Negara Adalah – Pengertian, Teori, Tujuan, Fungsi, Unsur, Sifat – Negara dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan.